Bagian Organisasi, membawahi:

  1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  2. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
  3. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Asisten Administrasi Umum;

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi;

Kepala Bagian Organisasi dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
  4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan public dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
  5. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Organisasi;

Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
  2. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan Organisasi Perangkat Daerah;
  3. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis daerah;
  4. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
  5. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
  6. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah; dan
  7. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah.

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Organisasi;

Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas:

  1. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
  2. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  3. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  4. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  5. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik; dan
  6. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik.

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Organisasi;

Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:

  1. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
  2. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
  3. menyusun road map reformasi birokrasi;
  4. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
  5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.